KLIKINFO.ID, JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyindir politikus PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok.
Sindiran pedas dilontarkan Hotman Paris untuk Ahok tersebut diunggah melalui akun Instagramnya di @hotmanparisofficial.
Dikutip redaksi Klikinfo.id, Jumat (9/2/2024), Hotman Paris menyindir Ahok yang mengundurkan diri dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina.
Ahok disebut-sebut Hotman Paris sebagai pemicu demo karena ucapannya.
Ahok juga disebut Hotman Paris ketakutan kehilangan gaji 1 bulan di Pertamina.
Hal ini membuat Hotman Paris bertanya-tanya soal Ahok yang diaktifkan di akhir masa kampanye Pilpres 2024.
“Dunia usaha butuh kedamaian! Jangan ada putra Etnis Tionghoa yg mulai tuduh sana sini! Jangan jadi pemicu demo seperti dulu krn ucapan dari mulut dia dan…….Ahok takut kehilangan Gaji 1 bulan di Pertamina jd nunggu 30 hari baru sah mengundurkan diri” tulis akun Instagram @hotmanparisofficial.
Berikut ini video lengkapnya:
Awal Karir Ahok
Basuki Tjahaja Purnama lebih dikenal dengan panggilan Ahok atau inisial BTP, adalah pengusaha dan politikus keturunan Tionghoa-Indonesia yang menjabat Komisaris Utama PT Pertamina sejak 25 November 2019.
Ia merupakan kakak kandung dari Basuri Tjahaja Purnama, Bupati Belitung Timur periode 2010–2015.
Di dunia politik, ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terdaftar sebagai anggota sejak 8 Februari 2019.
Basuki memulai karier politiknya dengan bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru pada 2003, lalu mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil memenangkan kursi.
Pada Pilkada Belitung Timur 2005, ia diusung sebagai calon Bupati Belitung Timur didampingi oleh Khairul Effendi dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 37,13 persen.
Karier politiknya cukup gemilang hingga kemudian maju sebagai calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan penuh dari mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid.
Namun, sayangnya ia kalah telak dari pasangan calon Eko Maulana Ali–Syamsuddin Basari.
Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi wadah politik baru bagi Basuki untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilu Legislatif 2009.
Alhasil, ia memperoleh 119,232 suara, sehingga dapat menduduki kursi legislatif dan duduk sebagai anggota Komisi II.
Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, ia digandeng oleh Joko Widodo (Wali Kota Surakarta) untuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Ketika pencalonannya, ia berpindah partai ke Partai Gerindra. Tak disangka-sangka, perjuangannya tersebut membuahkan hasil dengan presentase 53,82 persen suara dan dilantik secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Oktober 2012.
Pada 1 Juni 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014, maka Basuki resmi diangkat menjadi Pelaksana Tugas Gubernur.
Setelah terpilih dalam Pemilu Presiden 2014, Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2014.
Secara otomatis, ia menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.
Nama Basuki mulai dikenal luas oleh masyarakat setelah dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada 19 November 2014 di Istana Negara, berdasarkan hasil rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 14 November 2014.
Dimana setelah sebelumnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober 2014 hingga 19 November 2014 menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden Indonesia.
Dengan demikian, ia menjadi warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta pernah dijabat oleh pemeluk agama Katolik, yaitu Henk Ngantung (Gubernur DKI Jakarta periode 1964–1965).
Pada 10 September 2014, Basuki memutuskan keluar dari Partai Gerindra disebabkan karena perbedaan pendapat pada RUU Pilkada.
Partai Gerindra mendukung RUU Pilkada, sedangkan Basuki dan beberapa kepala daerah lain memilih untuk menolak RUU Pilkada karena terkesan “membunuh” sistem demokrasi di Indonesia.
Hal ini membuat dirinya hilang dukungan dari Partai Gerindra.
Selanjutnya, ia secara otomatis menjadi politikus Independen.
Bahkan untuk kembali maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 sempat berencana mencalonkan diri sebagai calon independen, akan tetapi pada akhirnya ia memutuskan maju dengan koalisi partai politik.
Ia mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dengan didampingi oleh Djarot Saiful Hidayat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Tak hanya PDI-P, pasangan calon tersebut diusung pula oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem), serta didukung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pada putaran kedua, ia bertambah dukungan setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dalam koalisi.
Usai melewati pertarungan yang ketat, sayangnya Basuki–Djarot dikalahkan oleh pasangan calon Anies Baswedan–Sandiaga Uno dengan selisih persentase 15.92 persen suara.
Pasca mengalami kekalahan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, ia justru mengalami nasib yang kurang beruntung.
Seiring dengan pernyataannya terkait kasus penodaan agama yang menuai kontroversial hingga dilakukan Aksi Bela Islam yang dinakhodai oleh Front Pembela Islam pimpinan Muhammad Rizieq Shihab.
Pada 9 Mei 2017, ia divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pada tanggal 24 Januari 2019, ia telah dibebaskan dari penjara.
Pada tanggal 22 November 2019, Basuki resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina.
(Klikinfo.id/RAM/Wikipedia)
