Komisioner Komnas HAM Temukan Fakta Kekerasan di Desa Wadas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menerjunkan tim ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, untuk menggali keterangan dan mencari fakta peristiwa yang terjadi pada Selasa (8/2/2022). Mengenai adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga.

“Temuan awal Komnas HAM RI, menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju,” kata Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara  saat siaran pers, Minggu (13/2).

Komisioner Komnas HAM mengatakan bahwa masih ada sejumlah warga Desa Wadas yang belum kembali ke rumahnya sejak kejadian ini karena para warga masih ketakutan untuk pulang.

“Mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan,” katanya.

Selain itu, Komnas HAM menyampaikan banyak warga dewasa dan anak yang mengalami trauma akibat insiden tersebut. Beka mendapatkan fakta bahwa kejadian itu, membuat kerenggangan hubungan sosial antar warga yang setuju dan menolak penambangan bantuan andesit.

“Tim Komnas HAM RI akan melanjutkan upayanya Minggu (13/2/2022) untuk meminta keterangan beberapa pihak terkait lainnya,” ucap Beka.

Sebelumnya, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mendalami apabila ada pelanggaran hak asasi dalam proses pelaksanaan proyek di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

KSP bersama Kemenko Polhukam mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas pada Jumat (11/2/2022). Jaleswari juga mengatakan bahwa Pemerintah membuka akses luas bagi Komnas HAM. Proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran

“Pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan, tidak terkecuali pembangunan Waduk Bener,” tegas Jaleswari.

“Komnas HAM dipersilakan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika menemukan pelanggaran HAM,” tambahnya.

Jaleswari mengungkapkan juga bahwa arahan Presiden diberbagai kesempatan, proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif,  dan mengedepankan pendekatan buaya. Pedekatan tersebut yang ke depannya akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener. [sha]

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *