Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menanggapi kritikan pedas Partai Demokrat yang menilai isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode, lantaran Jokowi tidak tegas menertibkan pembantunya.
Ngabalin berpendapat bahwa baik para Menteri di Kabinet Jokowi, hingga para staf Presiden semuanya satu suara untuk menolak tiga periode. Ia menilai jika ada lawan politik yang membahsa masalah periode ini. Maka, sebenarnya merekalah yang ada di balik isu tersebut.
“Jadi, kalau ada pihak-pihak yang terus mengangkat masalah ini, justru kami mencurigai, kami tidak menuduh, tapi kami mencurigai, justru ada yang menggunakan momentum ini sebagai panggung dalam politik mereka, dalam politik partai yang sedang dipakai untuk terus mencari panggung dalam suasana seperti ini,” kata Ngabalin, Sabtu (2/4/2022).
Sementara itu, Ngabalin merasa heran dengan sikap Partai Demokrat mengenai isu ini. Ia pun meminta partai politik asuhan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu untuk menyebutkan nama pembantu Presiden Jokowi yang disebut-sebut memainkan isu tiga periode itu.
“Kalau dia (AHY) menyebutkan para pembantu Presiden, tentu nanti dia mesti jelaskan siapa pembantu yang dia maskud. Sudah jelas-jelas pemerintah menolak isu perpanjangan masa jabatan Jokow karena menabrak konstitusi dan melanggar Undang-undang,” tandas Ngabalin.
Berkaitan dengan itu, Ngabalin menerangkan bahwa semua tunduk dan patuh oleh Presiden Jokowi sesuai dengan konstitusi negara. Presiden menyampaikan konstitusinya jelas, UUD 1945 mengatur Tentang Masa Jabatan dan Periodesasi Presiden. Undang-undang tidak mengatur tentang penundaan, maupun perpanjangan waktu masa dinas Presiden.
Sebelumnya, Partai Demokrat menjadi salah satu Partai Politik yang paling getol mengkritik isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Bahkan, Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan is uterus digulirkan orang-orang dekat kepala negara, lantaran Jokowi tidak tegas.
“Ini terjadi karena Pak Jokowi tak merespons secara tegas untuk menertibkan para pembantunya yang terus menerus melakukan manuver pelanggengan kekuasaan ini baik melalui skenario tiga periode maupun skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Kamis (31/3).
“Sangat disayangkan jika kemudian pembiaran ini didasari tafsir yang keliru terhadap demokrasi. Atas nama demokrasi membiarkan terjadinya ‘terorisme konstitusi’ yang kontra demokrasi dan mencederai agenda reformasi,” tambahnya. (sha/rvn)
