KLIKINFO.ID, Bekasi – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan pandangannya terkait aksi demonstrasi sopir dan operator mikrotrans yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak pernah ada keluhan dari para sopir.
Anies mengakui belum mengetahui detail dari permasalahan yang memicu unjuk rasa tersebut. Namun, ia menekankan bahwa selama menjadi gubernur, ia selalu berusaha menyusun kebijakan yang adil dalam sistem pengelolaan usaha dan tenaga kerja.
“Ketika kita merancang sebuah sistem yang melibatkan usaha dan pekerja, prinsip keadilan harus diutamakan. Sehingga, usaha yang terlibat mendapatkan porsi yang layak,” kata Anies di Jatiwaringin, Bekasi, Selasa (30/7/2024).
Dalam hal penganggaran, Anies menyebutkan bahwa ia selalu membuat perencanaan secara komprehensif agar tidak terjadi masalah dalam pencairan upah dan hak-hak lainnya, seperti yang dikeluhkan saat ini.
“Dengan anggaran yang baik, semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan haknya. Gaji adalah bagian dari perencanaan dan penyusunan sistem,” jelasnya.
“Jika prinsip-prinsip ini dipegang, maka operasional dapat berjalan lancar,” lanjut Anies.
Ia menambahkan bahwa selama masa kepemimpinannya, operasional mikrotrans berjalan tanpa keluhan. “Kami dulu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan Alhamdulillah tidak ada keluhan,” ujarnya.
Namun, terkait masalah yang terjadi saat ini, Anies mengaku tidak mengetahui detailnya dan tidak bisa berkomentar lebih jauh.
Ribuan Sopir Mikrotrans Gelar Demo di Balai Kota
Pada hari ini, ribuan sopir mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) mengadakan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Fahrul Fatah, Koordinator Aksi Lapangan, menyatakan bahwa delapan koperasi mitra operator program JakLingko terlibat dalam aksi ini, termasuk pramudi, pengurus koperasi, dan operator. Koperasi-koperasi tersebut antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Fahrul mengungkapkan bahwa mereka menuntut transparansi dalam pembagian kuota angkutan reguler yang bergabung dengan program JakLingko. Selain itu, mereka juga mencurigai adanya politisasi program oleh oknum Anggota DPRD DKI yang juga ketua salah satu operator mitra JakLingko.
Selain itu, demonstran ingin mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
“Direksi Transjakarta memberikan keistimewaan kepada satu operator tertentu, di mana ketua operator tersebut juga anggota Komisi B DPRD DKI. Banyak kesalahan yang selalu ditolerir,” ujar Fahrul.
Ia menambahkan bahwa kuota angkutan sering kali diberikan secara tidak adil, di mana operator lain selalu dipersulit dan kuota yang diberikan sangat kecil.
“Anggota koperasi angkot banyak yang ingin bergabung dalam program JakLingko, namun kuotanya sering dibatasi karena inisiatif oknum orang dalam itu,” kata Fahrul.
Fahrul menutup pernyataannya dengan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
(Klikinfo.id/SN)