Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyesuaikan tarif layanan Transjakarta menjadi sekitar Rp5.000 per perjalanan mendapat sambutan positif dari sebagian besar penumpang.
Kenaikan ini dinilai wajar dan sudah seharusnya terjadi, mengingat tarif angkutan umum massal tersebut belum berubah sejak ditetapkan Rp3.500 pada tahun 2005, atau hampir dua dekade lalu.
Usulan penyesuaian tarif ini mencuat karena beban subsidi (Public Service Obligation/PSO) yang ditanggung Pemprov DKI kini sudah mencapai angka yang fantastis, yakni lebih dari Rp9.000 per penumpang.
Kafi (31), seorang karyawan swasta yang rutin menggunakan Transjakarta dari Halte Dukuh Atas, mengaku tidak keberatan dengan wacana kenaikan tersebut.
“Kalau cuma naik jadi lima ribu, enggak masalah. Masih jauh lebih murah dibanding naik ojek online yang bisa empat kali lipat,” ujar Kafi saat ditemui di Halte Balai Kota, Selasa (28/10/2025).
Senada dengan Kafi, Rika (28), pekerja ritel di kawasan Thamrin, menilai kenaikan tarif adalah hal yang wajar setelah 20 tahun tidak berubah.
Menurut Kafi, harga bukan menjadi isu utama selama kualitas layanan dapat dipertahankan. “Mau naik seribu atau dua ribu juga enggak apa-apa, selama busnya datang tepat waktu dan enggak desak-desakan,” tambahnya.
“Jujur kaget juga, karena setahu saya sejak pertama kali kerja 10 tahun lalu, harganya masih sama. Jadi wajar kalau sekarang mau disesuaikan,” tutur Rika.
Ia berharap, penyesuaian harga ini diimbangi dengan peningkatan fasilitas, seperti AC yang lebih dingin, halte yang bersih, dan kepadatan bus yang berkurang.
Bagi warga Jakarta, Transjakarta tetap menjadi pilihan transportasi paling ekonomis. Arman (40), warga Kalideres, menekankan bahwa meskipun naik menjadi Rp5.000, layanan bus Transjakarta tetap jauh lebih efisien dibandingkan moda transportasi lain.
“Ojek online sekarang bisa Rp20.000 sekali jalan. Kalau Transjakarta nanti Rp5.000, itu masih hemat banget. Daripada bayar mahal dan kena macet juga,” katanya.
Mayoritas penumpang memahami bahwa beban subsidi yang terlalu besar tidak mungkin terus dipertahankan oleh Pemprov DKI, sehingga penyesuaian harga adalah langkah yang realistis.
(Red)
